Pasangkayu- Rapat banggar DPRD Pasangkayu terkait kebijakan Umum anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau yang biasa disingkat KUA-PPAS adalah dokumen Anggaran yang dibuat oleh sekertaris daerah untuk disampaikan kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023.
“Tim banggar DPRD Pasangkayu membahas bersama Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)di ruangan aspirasi DPRD pasangkayu, di pimpin langsung ketua DPRD pasangkayu Hj. Alwiaty SH di dampingi beberapa anggota tim banggar bersama TAPD terkait rancangan pemulihan perekonomian daerah kabupaten pasangkayu, provinsi sulawesi barat Sulbar, Kamis 11 Agustus 2022.
Nasaruddin, menyampaikan bahwa kantor sekretariat DPRD ini tidak pernah di rehap karena kenapa, karena kami prioritaskan kebutuhan masyarakat dulu maka itu tidak Menyusulkan anggaran rehap di sekretariat DPRD sejak 2009.
Karena kami di DPRD memikirkan kesejahteraan rakyat dulu maka kami mendunda harusnya kemampuan SKPD cara berpikirnya seperti itu, apakah kita membenahi kantor ini maupun melihat dengan kasar mata masih memungkinkan tempat melayani masyarakat kita.
” Yang perluh kita dipikirkan bersama untuk proritaskan pemulihan percepatan pertumbuhan ekonomi itu,” tegas Nasaruddin.
Lanjut, Herman Yunus, meminta penjelasan dan jawab pertanyaan saya kalau ditunda dulu penganggaran rehap kantor, apakah berdampak ekonomi kemasyarakat luas kalau memang berdampak tolong jelaskan seperti apa dampak ekonominya.
Sarif, bidang perencanaan di kantor Bappeda pada saat menjelaskan bahwa Menyusulkan anggaran rehap dua kantor tersebut ini, rencanakan membuat skat-skat karena ada 15 SKPD masing-masing punya bidang untuk pelayanan pusat komunikasi dan ada juga tempat Aula itu penjelasa sehingga menganggarkan rehap,”jelas Sarif.
Anggota banggar DPRD Pasangkayu, Herman Yunus, meminta TAPD untuk menjelaskan dalam hal, mengenai rancangan KUA PPAS terkait penyusunan rencana percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomian dalam hal perekonomian di daerah Pasangkayu,” tegas Herman Yunus.
Herman Yunus, mengatakan bahwa melihat penganggaran OPD untuk perkembangan percepatan pemulihan perputaran ekonomi masyarakat, maka itu kita melihat pagu-pagu anggaran Para OPD program kegiatan ini belum sangat urjen.
Menurut, Herman Yunus, bahwa belum sangat urjen sehingga kami meminta dipendin dulu agar alokasi anggarannya itu, untuk dialokasikan yang lebih menyentuh kemasyarakat dan kedua belanja-belanja OPD ini juga bisa meningkatkan ABPD daerah kita karena berdasarkan temuan BPK. karena rasio kemandirian kita cuman 5, sekian persen,” tutur Herman Yunus.
Ketua banggar Hj. Alwiaty SH, saat di wawancarai oleh awak media Diruang aspirasi DPRD pasangkayu mengataka bahwa, kita harus sejalan apa kebutuhan masyarakat seperti petani dan ia butuh pupuk, apalagi kita daerah pesisir masyarakat nelayan itu juga membutuhkan alat tangkap dan ini yang perluh ada perhatian dari pihak pemerintah daerah.
Menurut, Hj. Alwiaty kami dari tim banggar melihat ada beberapa aitem mengarah ke rehap kantor yang tidak sejalan dengan tema pembangunan kedepan, dan tadi kita sampaikan kepada tim APD mari kita bersama -sama menyimak dokumen ini mana betul searah dan sejalan dengan tema pembangunan yang perluh diproritaskan dengan skalah proritas bersetuhan langsung ke masyarakat,” ujar Alwiaty.”Saya melihat ada dua aitem rehap kantor, yakni kantor Bappeda senilai Rp 900,960,000 dan kantor bupati 2 milyar lebih kalau perluh ditunda dulu, kalau sebenarnya yang menjadi prioritas karena kita ini adalah daerah pertanian, perkebunan, dan perikanan yang bersentuhan di masyarakat tersebut.(Jamal)DP
