BARRU,TIPIKOR—Pembangunan rabat beton di lingkungan pekkae, RT 01/RW 04, Kelurahan palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Provinsi SulSel mengalami keretakan dan ketebalan yang tidak sesuai standar.
Pekerjaan yang baru saja selesai tahap pertama tersebut memicu kekhawatiran terkait kualitas konstruksi dan penggunaan dana DAU SG.2024 yang tidak efektif.
“Beginilah jika perkerjaan asal dikerjakan saja, karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga jalan rabat beton lingkungan Pekkae-Palanro dikerjakan asal jadi saja”,terang warga sekitar kepada Awak Media di lokasi.
Berdasarkan pantauan langsung oleh awak media pada kamis, 25 September 2024, ditemukan bahwa rabat beton yang baru dikerjakan sudah menunjukkan tanda-tanda keretakan di beberapa titik.
Selain itu, ketebalan rabat beton di beberapa bagian diketahui kurang dari 15 cm, di bawah standar yang seharusnya diterapkan untuk proyek semacam ini.
Pengukuran di lokasi menunjukkan bahwa proyek tersebut memiliki panjang 210 meter, lebar 3 meter, dengan beberapa titik ketebalan yang tidak mencapai 15 cm.
Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan terkait pengawasan dan pelaksanaan proyek yang menggunakan Dana DAU SG.2024
Ketika dikonfirmasi, Lurah Palanro , Hajja. Munirah diruang kerjanya menyatakan, “masalah pekerjaan rabat beton yang banyak retak itu ulah masyarakat setempat karena beberapa hari yang lalu saya sudah kasih perhatian masyarakat setempat jangan dulu di lewati oleh kendaraan roda dua dan sebagainya tapi masyarakat tidak peduli,ucapnya.
Adapun rincian proyek tersebut adalah sebagai berikut:
– Nama Kegiatan: Pembangunan Rabat Beton
– Volume: 210 m x 3 m
– Biaya:Rp 130.400.000
– Sumber Dana: DAU SG 2024
–LokasiKampung Pekkae
– Pelaksana: OMS Kelurahan palanro
waktu pelaksanaan 13, mei 2023sampai 10 September 2024 sesuai papan proyek.
Situasi ini menambah daftar panjang dugaan masalah dalam penggunaan dana DAU SG.2024 di berbagai wilayah.
Kurangnya respons dari pihak terkait semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.
Masyarakat setempat berharap ada tindak lanjut dari pihak berwenang untuk memastikan kualitas pembangunan yang sesuai dengan dana yang telah dianggarkan, serta akuntabilitas dari pihak pelaksana
